Peraturan yang berkaitan dengan perencaan pengadaan barang/ jasa pemerintah :
a. Identifikasi Pengadaan Barang/ Jasa
- Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Peraturan yang berkaitan denganPenetapan Jenis Barang/Jasa
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Jasa Konstruksi
- PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendirian dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk UMK
- PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung
- PP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Jalan Tol
- PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja
- PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
- PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
- Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
- Permenperin No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
c. Cara Pengadaan
- Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021 Pedoman PBJ Pemerintah Melalui Penyedia
- PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
- Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola
- Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa yang Dikecualikan
d. Pemaketan dan Konsolidasi
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
- PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendirian dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk UMK
- PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Jasa Konstruksi
- Permenperin No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
- Permen PUPR No 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
- Permen PUPR No 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia
- Peraturan LPJK No 3 Th 2017 ttg Sertifikasi dan Registrasi Usaha Pelaksana Konstruksi
Referensi :
Peraturan Perundang-Undang yang berkaitan dengan perencaan pengadaan barang/ jasa pemerintah