Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

1. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
3. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
4. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
5. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
6. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
7. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
8. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
9. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Referensi :

• PERPRES No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah