Home
Dasar Pengadaan Barang/ Jasa
Perencanaan Pengadaan
Pelaku Pengadaan
Badan Usaha
Kumpulan Materi Hukum Tata Usaha Negara
Oleh : Estomihi FP Simatupang, SH.,MH
Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa
Oleh : Estomihi FP Simatupang, SH.,MH
Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Pemerintah Melalui Penyedia
Permen PUPR No 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
Form Pertanyaan
Data diri
Nama Lengkap
Email
Pertanyaan
Kirim
Daftar Pertanyaan
Daftar Pertanyaan Terakhir
Kirim Pertanyaan
Peraturan Berkaitan Pengadaan Barang/ Jasa
KUH Perdata
Buku Kesatu
Buku Kedua
Buku Ketiga
Buku Keempat
KUH Perdata Lengkap
RBg
RBg Lengkap
HIR-RIB
HIR - RIB Lengkap
Undang-Undang
Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN
UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN
UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN
UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
Putusan Uji Materi UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020
UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Peraturan Presiden
Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Lembaga
Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Pemerintah Melalui Penyedia
Peraturan LKPP No 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa
Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan
Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan
Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa
Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan
Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa yang Dikecualikan
Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola
Peraturan Lembaga Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sayembara Kontes
Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan PBJ Pemerintah
PeraturanLKPP Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan
Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jas
Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Agen Pengadaan
Peraturan Pemerintah
PP Nomor 5 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
PP Nomor 6 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
PP Nomor 7 Tahun 2021 - Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
PP Nomor 8 Tahun 2021 - Modal Dasar Perseroan Serta Pendirian dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi
PP Nomor 14 Tahun 2021 - Jasa Konstruksi
PP Nomor 15 Tahun 2021 - Pelaksana UU 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
PP Nomor 16 Tahun 2021 - Bangunan Gedung
PP Nomor 28 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
PP Nomor 29 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
PP Nomor 34 Tahun 2021 - Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP Nomor 35 Tahun 2021 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat
PP Nomor 36 Tahun 2021 - Pengupahan
PP Nomor 44 Tahun 2021 - Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Peraturan Menteri
Permen PUPR No 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
Permen PUPR No 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Permenperin No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengad
Peraturan Lainnya
Peraturan LPJK No 3 Th 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Pelaksana Konstruksi
Yurisprudensi
Kerugian Keuangan Negara atas pencairan pembayaran proyek yang belum selesai
Seputar Pengadaan Barang/ Jasa
Dasar Pengadaan Barang/ Jasa
Dasar Hukum Pengadaan Barang/Jasa
Tujuan Pengadaan Barang/Jasa
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa
Etika Pengadaan Barang/Jasa
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
Asas-Asas Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pelaku Pengadaan
Pengguna Anggaran (PA)
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pengadaan
Kelompok Kerja Pemilihan
Agen Pengadaan
Penyelenggara Swakelola
Penyedia
Perencanaan Pengadaan
Ruang Lingkup Perencanaan Pengadaan
Pihak Terkait Perencanaan Pengadaan
Target/Tujuan Perencanaan Pengadaan
Peraturan Berkaitan Perencanaan Pengadaan
Ketentuan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Seputar Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa
Pengertian Kontrak
Pengertian Kontrak
Jenis-Jenis Kontrak PBJ
Kontrak Barang/ Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Melalui Penyedia
Kontrak Pengadaan Jasa Kontruksi
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun Melalui Penyedia
Bentuk-Bentuk Kontrak PBJ
Bentuk Kontrak Barang/Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Melalui Penyedia
Bentuk Kontrak Pengadaan Jasa Kontruksi
Bentuk Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun Melalui Penyedia
Rancangan Kontrak PBJ
Rancangan Kontrak Barang/Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Melalui Penyedia
Rancangan Kontrak Pengadaan Jasa Kontruksi
Rancangan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun Melalui Penyedia
Syarat-Syarat Umum Kontrak
Syarat-Syarat Umum Kontrak Barang/ Jasa Lainnya
Syarat-Syarat Umum Kontrak Jasa Konstruksi
Syarat-Syarat Umum Kontrak Terintegrasi
Syarat-Syarat Khusus Kontrak
Syarat-Syarat Khusus Kontrak Barang/ Jasa Lainnya
Syarat-Syarat Khusus Kontrak Jasa Konstruksi
Syarat-Syarat Khusus Kontrak Terintegrasi
Naskah Kontrak PBJ
Naskah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Melalui Penyedia
Naskah Kontrak Pengadaan Jasa Kontruksi/ Jasa Konsultasi Konstruksi
Naskah Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun Melalui Penyedia
Pra Kontrak
Jaminan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Penandatangan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa
Pelaksanaan Kontrak
Uang Muka Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Serah Terima Pengadaan Barang/ Jasa
Penghentian Kontrak PBJ
Addendum Kontrak
Pemutusan Kontrak PBJ
Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Kontrak
Berakhirnya Kontrak PBJ
Pasca Kontrak
Masa Pemeliharaan/ Garansi Barang/Jasa
Penilaian Kinerja Penyedia
Perkara Pengadaan Barang/ Jasa
Perkara TUN
Kasasi Pembatalan Lelang dan Pemenang Tender
Perkara KPPU
MA Kuatkan Putusan KPPU atas Tender Pengadaan di RSUD Embung Fatimah Kota Batam
Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018
Pengadaan Paket Rehabilitasi Dan Renovasi Sarana Dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 D
Pengadaan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren Teluk Nilau Senyerang Bts. Riau Di Lingkungan Dinas Pek
Perkara Pidana
PK atas Pengembalian Kerugian Negara Sebelum Pelimpahan Perkara Ke Pengadilan
Bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi yang dilakukan anak buahnya
Perkara Perdata
Gugatan Masyarakat Atas Tender Gagal
Badan Usaha
Hukum Perusahaan
Pengertian Perusahaan
Bentuk-bentuk Perusahaan
Pelaku Usaha
Kewajiban Perusahaan
Ciri-Ciri Perusahaan
Bentuk-bentuk Usaha
Tujuan Perusahaan
Hukum Perseroan Terbatas
Pengertian Perseroan Terbatas
Unsur-Unsur PT
Asas-asas Hukum PT
Syarat - syarat Pendirian PT
Perseroan Terbatas (PT) Tertutup
Perseroan Terbatas (PT) Terbuka
Organ Perseroan Terbatas
Perubahan Anggaran Dasar PT
Modal dan Saham PT
PT Sebagai Subjek Badan Hukum
Pemegang Saham Dalam PT
Dewan Komisaris PT
Dewan Direksi
Sumber Kewenangan Direksi
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT
Penggabungan PT
Peleburan PT
Pengambilalihan Saham PT
Pemisahan PT
Hukum Persaingan Usaha
Sejarah Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pengecualian Persaingan Usaha
Perjanjian Pelaku Usaha Yang Dilarang
Kegiatan Yang Dilarang Dilakukan Pelaku Usaha
Penyalahgunaan Keadaan Pelaku Usaha
Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha
Contoh-contoh Surat
Naskah Kontrak Pengadaan Jasa
Contoh Bentuk Naskah Surat Perjanjian Dengan Penyedia Perorangan
Contoh Bentuk Naskah Surat Perjanjian Dengan Penyedia Berbentuk Badan Usaha
Contoh Bentuk Naskah Surat Perjanjian Dengan Penyedia Berbentuk Kemitraan
Contoh Bentuk Jaminan Uang Muka
Contoh Bentuk Jaminan Uang Muka dari Bank
Contoh Bentuk Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan/ Lembaga Keuangan Khusus Di Bida
Essay
Artikel
Ketentuan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Dalam KUH Perdata
MA Kuatkan Putusan KPPU atas Tender Pengadaan di RSUD Embung Fatimah Kota Batam
Asas-Asas Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengelolaan Barang dan Jasa
Sumber Kewenangan Direksi
Opini
Kapasitas Menandatangani Kontrak Berdasarkan Kuasa Direksi Atau Akta Cabang Atau Akta Perwakilan
Kesalahan Persepsi Dalam Pemberian Surat Kuasa Direksi
Akibat Hukum Pinjam Pakai Perusahaan Dengan Kuasa Direksi Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Predatory Pricing Dalam Tender Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Penerapan Teori Oplossing Dalam Kewenangan Peradilan TUN Atas Sengketa Pengadaan Barang/ Jasa
Memiliih Salah Satu Cara Pembayaran Denda Keterlambatan
Force Majeure Dalam Pelaksanaan Kontrak
Solusi atas Pelanggaran Kontrak (Wansprestasi) Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah
Sanksi Pidana Atas Pelanggaran Kontrak (Wansprestasi) Penyedia Barang/ Jasa
Perjanjian Pelaku Usaha Yang Dilarang
Ketentuan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Diskresi Pejabat Penandatangan Kontrak
