Pengertian

Yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

Tugas dan Wewenang

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
2. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
3. menetapkan perencanaan pengadaan;
4. menetapkan dan mengumumkan RUP;
5. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
6. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
7. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
8. menetapkan PPK;
9. menetapkan Pejabat Pengadaan;
10. menetapkanPenyelenggaraSwakelola;
11. menetapkan tim teknis;
12. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes;
13. menyatakan Tender gagallSeleksi gagal; dan
14. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    1. Tender/Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    2. Seleksi/Penrtnjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Angga.ran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pendelegasian Tugas dan Wewenang

• PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan ketenturan peraturan perundang-undangan.
• PA untuk pengelolaan APBD hanya dapat melimpahkan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu :
  1. melakukan tindakan yang mengakibatkanpengeluaran anggaran belanja;
  2. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalambatas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  3. menetapkan perencanaan pengadaan;
  4. menetapkan dan mengumumkan RUP;
  5. melaksanakan Konsolidasi PengadaanBarang/Jasa;
  6. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
  7. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;

Referensi :

• PERPRES No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• PERPRES No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Peraturan Lembaga Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018
• Peraturan Lembaga Nomor 15 Tahun 2018 Pelaku Pengadaan Barang Jasa