Pengertian

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan

• Pimpinan UKPBJ pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menetapkan Pokja Pemilihan
• Pokja Pemilihan ditetapkan dan melaksanakan tugas untuk setiap paket pengadaan
• Pokja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung beranggotakan 3 (tiga) orang atau dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsungdapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

Persyaratan sebagai anggota Kelompok Kerja Pemilihan

1. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pokja Pemilihan; 
2. memiliki integritas dan disiplin;
3. menandatangani Pakta Integritas; dan
4. dapat bekerja sama dalam tim

Tugas dan Wewenang 

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Perrgadaan Langsung;
2. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
   1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
   2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Arrggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miiiar rupiah).

 Yang tidak boleh menjadi anggota Kelompok Kerja Pemilihan

• Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara

Ketentuan Lain

• Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.

Referensi :

• PERPRES No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• PERPRES No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018
• Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 Pelaku Pengadaan Barang Jasa